Berubah Lagi Inilah Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS Terbaru

Tips dan Informasi Seputar Pendidikan, Administrasi Sekolah, Administrasi Guru, pembelajaran, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kurikulum, pendidikan, rpp, perangkat pembelajaran, Buku Pelajaran, Guru Pembelajar, Pendidikan karakter, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Parenting

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diterbitkan aturan baru tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yaitu Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017.

baca juga :

>> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru
>> Contoh SK Tim Manajemen Bos Terbaru

Sahabat Dunia Pendidikan, Berikut disampaikan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 yang dapat diambil melalui google drive dibawah ini :

Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS Terbaru, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

catatan penting:
Sebelum masuk ke google drive.. anda akan dialihkan ke laman pengalihan silahkan scrool sampai dibawah laman penglihan tersebut dan tunggu selama 5 detik maka akan mucul link yang akan dituju. Terimakasih.

Inilah Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Tips dan Informasi Seputar Pendidikan, CPNS, PNS, Guru, Siswa, Pembelajaran, RPP, Kurikulum, PKB, PLPG, PPGJ, Aplikasi Pendidikan, Dapodikdasmen

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Sahabat Dunia Pendidikan, Adapun Syarat-syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
9. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
10. Batas usia sebagaimana dimaksud pada No (1) dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun yang ditetapkan oleh Presiden.

Baca Juga :

>> Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017.
>> Mulai 1 Agustus 2017 Pendaftaran CPNS Secara Online di Buka.
>> Perubahan Penting Terkait Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

Ketentuan Lain yang tercantum dalam PP No. 11 Tahun 2017 pada pasal 24 ayat 1 dan 2 serta Pasal 25 menyebutkan bahwa :

1. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman ( pada pasal 24 ayat 1).
2. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan PNS dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar pada (pasal 24 ayat 2). 
3. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pada (pasal 25).

Terkait Persyaratan CPNS 2017 melalui laman Google drive :
>> PP Nomor 11 Tahun 2017.
>> Persyaratan CPNS Kemenkumham RI 2017.
>> Persyaratan CPNS Mahkamah Agung 2017.

Sedangkan untuk Proses Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi yang tercantum dalam Pasal 26 yaitu :

<< Sebelumnya | Selanjutnya >> 1, 2, 3

Inilah Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Tips dan Informasi Seputar Pendidikan, CPNS, PNS, Guru, Siswa, Pembelajaran, RPP, Kurikulum, PKB, PLPG, PPGJ, Aplikasi Pendidikan, Dapodikdasmen

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Sedangkan untuk Proses Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi yang tercantum dalam Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 yaitu :

Pasal 26

1. Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang.
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
3. Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
4. Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
5. Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 27

1. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
2. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
3. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 28

1. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
2. Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
3. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai.

Pasal 29

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
2. Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS.
3. Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masingmasing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Baca Juga :
>> Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017.
>> Mulai 1 Agustus 2017 Pendaftaran CPNS Secara Online di Buka.
>> Perubahan Penting Terkait Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

Pasal 30

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Instansi Pemerintah.

Pasal 31

1. Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional pengadaan PNS.
2. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 32

PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Sahabat Dunia Pendidikan, Untuk Lebih jelasnya mengenai Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017, Silahkan ambil dibawah ini melalui google drive :

>> PP Nomor 11 Tahun 2017.
>> Persyaratan CPNS Kemenkumham RI 2017.
>> Persyaratan CPNS Mahkamah Agung 2017.

Demikianlah yang dapat disampiakan mengenai Inilah Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

<< Sebelumnya | 1, 2, 3

Inilah Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Tips dan Informasi Seputar Pendidikan, CPNS, PNS, Guru, Siswa, Pembelajaran, RPP, Kurikulum, PKB, PLPG, PPGJ, Aplikasi Pendidikan, Dapodikdasmen

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017

Sahabat Dunia Pendidikan Yang Berbahagia, Tahun 2017 Ini Pemerintah mengundang putra-putri Indonesia terbaik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun sebanyak 19.210 Orang.

Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. “Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat.

Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Baca Juga :
>> Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017.
>> Mulai 1 Agustus 2017 Pendaftaran CPNS Secara Online di Buka.
>> Perubahan Penting Terkait Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Pembaga Pemasayarakatan (Lapas) hingga analis Keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai 14.000 orang, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai  komputer.

Terkait Persyaratan CPNS 2017 melalui laman Google drive :
>> PP Nomor 11 Tahun 2017.
>> Persyaratan CPNS Kemenkumham RI 2017.
>> Persyaratan CPNS Mahkamah Agung 2017.

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga Lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Sahabat Dunia Pendidikan, Adapun Syarat-syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Halaman Selanjutnya >> 1, 2, 3

Aturan Hukum Full Day School Tahun 2017/2018 Mulai Berlaku

Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Melihat dari aturan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2017 yang lalu, dimana aturan yang dikeluarkan tersebut banyak menuai kontroversi baik yang pro maupun kontra.

Dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ada beberapa pasal yang menarik perhatian admin untuk disampaikan disinai yaitu :

Pasal 2 Ayat :

1. Hari Sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
3. Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
4. Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Ayat :

(1) Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru.

(2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
2. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
3. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
4. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
5. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

baca Juga :

> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

> PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan.

> THR dan Gaji K-13 Pegawai Negeri Terbaru.

Pasal 7 Ayat :

1. Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi Peserta Didik TK/TKLB/RA atau sederajat pada sekolah keagamaan lainnya.
2. Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan jenis kekhususan.

Pasal 8 :

• Penetapan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan pada tahun pelajaran 2017/2018.

Sahabat Dunia Pendidikan, Untuk Lebih Jelasnya mengenai Aturan Hukum Full Day School ini, silahkan ambil dibawah ini melalui google drive :

> Permendikbud RI Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.

Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai Aturan Hukum Full Day School Tahun 2017/2018, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Inilah Produk Hukum Tentang THR dan Gaji K-13 Pegawai Negeri Terbaru

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Pemberian tunjangan hari raya dan Gaji Ke 13 merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 4 bahwa :

1. Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan pada bulan Juli.
2. Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d dibayarkan pada bulan Juni.
3. Dalam hal pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

baca juga :

> Inilah Perubahan Penting Terkait Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

> PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan.

> LPMP dan PDSPK Salinan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Pejaminan Mutu.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 disebutkan dalam Pasal 3 yaitu :

1. Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni.
2. Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
3. Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Sahabat Dunia Pendidikan, untuk lebih jelasnya dibawah ini merupakan produk hukum tentang THR dan Gaji K-13 Pegawai Negeri Tahun 2017 :

> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tunjangan K-13 Pegawai Negeri.

> Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri.

Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai Produk Hukum Tentang THR dan Gaji K-13 Pegawai Negeri Terbaru, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Informasi Seputar Pendidikan, Peraturan Pemerintah, Permendikbud, undang-undang, peraturan, Guru, Dapodikdasmen, sertifikasi, tunjangan profesi

Inilah Perubahan Penting Terkait Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Ada Beberapa Point Penting yang menjadi landasan Perubahan tersebut yaitu Guru Profesi atau Guru Bersertifikat Pendidik.

baca juga :
>> PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan.
>> Inilah Mekanisme Pembayaran Uang Makan PNS Terbaru.
>> Syarat dan Ketentuan Pendaftaran CPNS Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017.
>> Mulai 1 Agustus 2017 Pendaftaran CPNS Secara Online di Buka.

Sahabat Dunia Pendidikan, Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru, pada Pasal 15 Ayat 4 menjelaskan bahwa :

Tunjangan Profesi diberikan dengan syarat sebagai berikut :

1. Memiliki 1 (satu) atau lebih Sertifikat Pendidik;
2. Memiliki Nomor registrasi Guru;
3. Memenuhi beban Kerja;
4. Aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
5. Berusia Paling tinggi 60 tahun;
6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instasi selain satuan pendidikan tempat bertugas;
7. Memiliki nilai hasil penilaian kenerja minimal baik; dan
8. Mengajar dikelas sesuai dengan RAsio Guru dan Siswa. ( baca: Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 )

Dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 juga menjelaskan Tentang Profesi Guru, Guru yang diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah, dan Guru yang diberi Tugas Tambahan. 

Sahabat Dunia Pendidikan, dibawah ini adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru yang dapat diambil melalui Google drive.

> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru.

Demikianlah yang dapat disampaikan mengenai Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 Tentang Guru, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Untuk menyambut Tahun Pelajaran Baru 2017/2018 pada Bulan Juli 2017 mendatang, Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat, bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat ini yang menjadi perhatian kita adalah pada Dalam BAB III Tata Cara PPDB, pasal 3. dan  BAB V Rombongan Belajar pasal 24, mengatur hal-hal sebagai berikut:

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

BAB III Tata Cara PPDB ( Pasal 3 )

1. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

BAB V Rombongan Belajar ( Pasal 24 )
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

1. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
4. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
6. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, lebih jelasnya mengenai PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan (PERMENDIKBUD NO. 17 Tahun 2017) dapat diambil dibawah ini :
> Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang PPDB Tahun Ajaran 2017/2018 Untuk Semua Jenjang.

Demikian yang dapat disampaikan mengenai PPDB Tahun Ajaran Baru untuk TK, SD, SMP, SMA/SMK, Sederajat sesuai dengan Aturan,  Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua, Aamiin.

sumber : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/berita/permendikbud-no-17-tahun-2017-tentang-ppdb

LPMP dan PDSPK Salinan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

LPMP dan PDSPK, Salinan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Sahabat Dunia Pendidikan Yang berbahagia, Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan dalam mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. untuk itu ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FUNGSI PDSPK

Sahabat Dunia Pendidikan, perlu juga diketahui bahwa dalam aturan tersebut (Permendikbud Nomor 28 tahun 2016) yang dimaksud dengan :

1. Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
7. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
14. Kementerian adalah perangkat Pemerintahan yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, adapun Fungsi dan tujuan diterbitkannya Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 adalah :

• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Salah Satu Tugas satuan pendidikan diantaranya adalah membentuk tim penjamin mutu pendidikan. Permendikbud  Nomor 28 tahun 2016 ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 29 Agustus 2016.

Demikian yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. aamiin. Untuk lebih lengkap dan jelas silahkan lihat atau download dibawah ini : dowload disini

Yang Lama Tidak Berlaku Lagi, Ayo di share Aturan Baru Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Yang Lama Tidak Berlaku Lagi, Ayo di share Aturan Baru Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkenaan dalam upaya standarisasi pendidikan nasional, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa peraturan baru, yang diantaranya adalah Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Sahabat Dunia Pendidikan, dengan diberlakukanya Peraturan Mendikbud RI ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2016

Perlu sahabat Ketahui bahwa Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bertujuan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Adapun Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar Kompetensi Lulusan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan datang.

Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2016 Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak ANIES BASWEDAN  yang berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016, dan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tahun 2016 nomor 953.

Demikian yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

sumber : http://bsnp-indonesia.org/?page_id=63/
untuk lebih jelasnya silahkan dowload dan lihat versi pdf nya dibawah ini.

Unduh Disini :

• Permendikbud No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
• Lampiran Permendikbud No 20 Tahun 2016

lihat versi pdf :

• Permendikbud No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

• Lampiran Permendikbud No 20 Tahun 2016

semoga bermanfaat.

Inilah Mekanisme Pembayaran Uang Makan PNS Terbaru

Mekanisme Pembayaran Uang Makan PNS

Kepala Biro Keuangan Imas Sukmariah

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, di kutip dari laman bkn mengenai Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 110/PMK.05/2010 tentang mekanisme pembayaran uang makan menjadi PMK 72/PMK.05/2016. berikut petikannya :

Paperless dan Go Green dengan SIP PNS

Jakarta- Humas BKN, Perubahan Peraturan Menteri Keuang4n (PMK) 110/PMK.05/2010 tentang mekanisme pembayaran uang makan menjadi PMK 72/PMK.05/2016, Kepala Biro Keuangan Imas Sukmariah menggelar sosialisasi Sistem Informasi Pelayanan Penghasilan PNS BKN Online (SIP PNS) kepada Unit Tata Usaha Badan Kepegawaian Negara (BKN) beserta stafnya di Aula Gedung I Lantai 5, Kamis (09/06/2016).

Sebelumnya, pembayaran uang makan melalui rekening Bendahara Pengeluaran lalu diteruskan ke rekening pegawai sedangkan dengan PMK yang baru, pembayaran dilakukan langsung ke rekening gaji pegawai. Perbedaannya, terletak pada ketiadaan penggunaan kuitansi.

Sejalan dengan PMK tersebut, BKN merespons dengan memperkenalkan aplikasi SIP PNS. SIP PNS memberikan informasi penghasilan pegawai yang diterima setiap bulan sehingga pegawai dapat mengetahui gaji bulanan, tunjangan kinerja, uang makan beserta potongannya serta data kehadiran pegawai yang bersangkutan.

Aplikasi ini membuat pelayanan menjadi efektif dan efisien karena pegawai tidak perlu repot-repot mengambil slip ke Biro Keuangan. Cukup bermodalkan internet, aplikasi ini dapat diakses kapan dan di manapun dan tentu saja paperless. SIP PNS dapat diakses di sippns.bkn.go.id.

Demikian sahabat dunia pendidikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin

Gratis : Juknis Program Indonesia Pintar Pendidikan Keagamaan Islam 2016

Juknis Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam 2016

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, di 4mbil dari laman Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Kemenag RI) mengenai Petunjuk Teknis ( JUKNIS ) Program Indonesia Pintar Pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2016 Nomor : 2476 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam.

Sahabat Dunia Pendidikan, selain dari tujuan diatas,  Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam juga bertujuan untuk :

• Menghilangkan hambatan ekonomi bagi anak untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik melalui jalur pendidikan formal dan nonformal di tingkat dasar dan menengah pada satuan/program pendidikan pada layanan Pendidikan Keagamaan Islam;
• Mencegah anak dari putus pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
• Menarik anak yang putus sekolah agar kembali mengakses pendidikan;
• Membantu anak kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran; dan
• Mendukung penuntasan Wajib Belajar pendidikan Dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal pada layanan Pendidikan keagamaan Islam.

Sahabat Dunia pendidikan, untuk lebih jelasnya mengenai MEKANISME, USULAN, DAN FORMAT-FORMAT yang harus dilampirkan dalam pengusulan tersebut dapat di unduh pada link berikut ini :

• Juknis Program Indonesia Pintar Pendidikan Keagamaan Islam 2016 di sini
• Lampiran Juknis beserta format-format/Instrumen yang harus di lengkapi dalam usulan disini

Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. aamiin.

sumber : http://pendis.kemenag.go.id

Dispensasi Kerja bagi yang mengantarkan anaknya Sekolah dihari Pertama

Kampanye Hari Pertama Sekolah

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, Sebagian besar sekolah yang ada di indonesia akan memasuki tahun ajaran baru 2016/2017 pada tanggal 18 Juli 2016.  untuk itu sesuai dengan Edaran Mendikbud nomor : 04 tahun 2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Kampanye Hari Pertama Sekolah, mengajak Orang Tua/Wali Murid untuk  mengantarkan anaknya dihari pertama kesekolah.

Sahabat Dunia Pendidikan, Kampanye Hari Pertama Sekolah ini bertujuan Meningkatkan Kepedulian dan ketertiban publik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan membangun hubungan positif antara lingkungan orangtua dengan sekolah.

Sahabat Dunia Pendidikan yang berbahagia, dalam surat edaran tersebut Pemerintah (MENDIKBUD) mengajukan harapan kepada seluruh KEPALA DAERAH di Indonesia untuk mendukung Kampanye Hari Pertama Sekolah dengan bentuk dukungan sebagai berikut :

1.    Mendorong Aparatur Sipil Daerah untuk mengantarkan anak kesekolah di hari pertama dan memberikan DISPENSASI dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya kesekolah.

2.    Mendukung sekolah dalam menyambut Siswa Baru dan Berinteraksi dengan Orang Tua.

3.    Menyampaikan Pesan kepada Instansi Swasta di Daerah agar memberikan DISPENSASI bagi Karyawan untuk dapat memulai kerja sesudah mengantarkan anaknya ke Sekolah di hari pertama.

4.    Menggunakan berbagai kanal komunikasi di daerah untuk menyebarkan pesan hari pertama Sekolah kepada Publik luas di Daerah.

Sahabat Dunia Pendidikan, Hari Pertama Sekolah (HPS) merupakan hari bersejarah bagi Anak kita dalam menempuh dunia Pendidikan Di sekol4h. Untuk itu Sudah saatnya kita sebagai Orang Tua yang Peduli akan Pendidikan Anak untuk mengantarakan dan mendampingi anak disaat hari Pertama Sekolah.

Demikian sahabat Pendidikan,  Semoga kepercayaan antar Orang Tua dan Sekolah dapat terjalin dengan baik tanpa ada  Persoalan seperti saling melaporkan antar guru, siswa, dan orangtua yang sering terjadi. aamiin

Unduh Surat Resmi bentuk gambar  dibawah ini :